Untuk download albumnya klik disini Download
Untuk download albumnya klik disini Download
Untuk download albumnya klik disini Download
Untuk download albumnya klik disini Download
Apa yang dimaksud dengan Decentralisatie Wet ?
Decentralisatie Wet merupakan undang-undang tentang desentralisasi atau otonomi daerah pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Decentralisatie Wet dengan nama asli Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederlands-Indie itu diundangkan pada tanggal 23 Juli 1903 (dipublikasikan lewat Nederlandsche Staatsblad No. 329) merupakan amandemen terhadap Regeringsreglement 1854 (RR 1854). Regeringsreglement sendiri dalam bahasa Indonesia berarti peraturan pemerintah atau yang biasa disebut dengan konstitusi.
Amandemen Regeringsreglement 1854 (RR 1854) tersebut dilakukan dengan menambahkan tiga pasal baru yang disisipkan diantara pasal 68 dan pasal 69 RR 1854 yaitu Pasal 68a, 68b dan 68c. Dengan adanya tiga pasal baru ini dimaksudkan agar reorganisasi pemerintahan menuju terwujudnya desentralisasi administratif di daerah-daerah akan dimungkinkan.
Pasal 68 RR 1854 yang sudah ada sejak semula pada pokoknya berisi empat hal, yaitu :
- Wilayah Hindia Belanda akan dibagi ke dalam satuan-satuan daerah dan pembagian itu akan dilakukan oleh raja.
- Pemerintahan di daerah-daerah dilaksanakan oleh pejabat-pejabat tinggi (hoofdambtenaren) yang sebutan jabatannya akan ditentukan kemudian.
- Gubernur Jenderal akan menetapkan instruksi-instruksi berkenaan dengan hubungan para pejabat tinggi daerah itu dengan berbagai pihak yang lain.
- Kekuasaan sipil adalah kekuasaan yang tertinggi di daerah-daerah.
Sejarah panjang pembentukan Decentralisatie Wet mulanya adalah pada persidangan Tweede kamer, akhir tahun 1880. Salah seorang anggota bernama L.W.C. Keuchenius membuka kembali perdebatan dengan mengetangahkan keyakinannya agar di daerah-daerah dibentuk apa yang disebut gewestelijk raden. Gewestelijk raad adalah suatu dewan dimana warga Eropa dapat berbicara untuk menyuarakan isi hatinya. Mendukung pendapat atau suara Keuchenius adalah upaya anggota Tweede Kamer yang laian, yaitu W.K. Baron Van Dedem. Pada persidangan tahun 1881, van Dedem menyuarakan pendapatnya tentang perlunya dilakukan perubahan dalam tata pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Tetapi, hervorming yang diusulkan van Dedem tidaklah dimaksudkan untuk memasuki ranah ketatanegaraan, seperti yang dikemukakan oleh Keuchenius, melainkan hanya sebagai hervorming yang lebih bersifat administratif, ialah permasalahan anggaran biaya pemerintahan tanah jajahan. Dnegan demikian, akan berarti bahwa harus dilakukan amandemen, tidak hanya terhadap RR 1854, tetapi juga terhadap De Indische Comptabliteits Wet (ICW)1864. Amandemen akan menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja Hindia Belanda tidak lagi disiapkan oleh eksekutif, dalam hal itu pro forma oleh raja lewat Koninklijke Besluit-nya, tetapi sudah harus berdasarkan produk legislatif.
Dalam sidang parlemen tahun persidangan berikutnya, van Dedem mengajukan usul inisiatif guna menyiapkan sebuah rancangan undang-undang tentang anggaran belanja Hindia Belanda. Rancangan undang-undang tersebut harus ditetapkan terpisah dari anggaran belanja Negeri Belanda. Permasalahan anggaran dan keuangan ikut disinggung oleh van Dedem ketika mengetengahkan gagasannya yang dituangkan dalam rancangan undang-undang yang yang diprakarsainya tentang desentarlisasi tersebut.
Babak baru dalam upaya mendesentralisasi kewenangan dalam urusan keuangan dan anggaran itu terjadi ketika para pengupaya prodesentralisasi menduduki posiss-posisi yang lebih strategis. Pada bulan april 1888, Keuchenius, yang ketika itu menjadi anggota Tweede Kamer. Membuka perdebatan tentang perlunya dibentuk gewestelijke raden dalam rangka desentralisasi pada ketatanegaraan Hindia Belanda (yang pada waktu itu ia ditunjuk dan diangkat sebagai menteri Koloni).
Setelah tidak ada perkembangan yang penting di antara tahun 1891-1893 dan, setelah sempat terlantar tanpa tanggapan semestinya, barulah pada tahun 1894 surat Pijnacker Hordijk memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh. Pada tahun itu, van Dedem, yang dalam kedudukannya sebagai anggota Tweede Kamer juga banyak menyuarakan pendapatnya yang prodesenralisasi (pada waktu itu ia menduduki jabatan menteri koloni). Tiga minggu terhitung sejak hari pertama memangku jabatannya, van Dedem berkirim telegram kepada Pijnacker Hordijk untuk mempelajari lebih lanjut apa yang telah dikerjakan selama ini. Dalam waktu satu tahun Pijnacker Hordijk menyelesaikan tugasnya dan menyarankan Menteri Koloni van Dedem, agar sejak saat itu, proses selanjutnya dilakukan di negeri Belanda dalam kancah perjuangan legislatif. Namun proses legislatif itu berjalan alot dan lamban.
Pada bulan juli 1897 Gubernur Jenderal van Der Wijck mengirimkan naskah terakhir usulannya, yaitu tentang reorganisasi struktur pemerintahan di daerah-daerah keresidenan kepada menteri Koloni yang pada saat itu sudah beralih kepada pejabat baru, J.Th. Cremer. Cremer yang sejak masa keanggotaannya di Tweede Kamer, terkenal juga sebagai tokoh yang antisentralisasi. Cremer masih tetap kukuh dalam pendapatnya bahwa sentralisasi dalam pemerintahan Hindia Belanda benar-benar merupakan sisi gelap dalam pengelolaan Tanah Hindia, oleh sebab itu desentralisasi harus segera dimulai. Kalaupun kemudian polemik masih dibuka kembali, maka yang diperdebatkan bukah lagi tentang persoalan harus-tidaknya dilaksanakan desentralisasi untuk kepentingan Hindia Belanda atau satuan-satuan daerahnya, melainkan sudah mengenai persoalan tentang isi De Wet Houdende Decentralistie van Het Bestuur in Nederlands-Indie tersebut, demi terwujudkannya secara benar desentralisasi di Hindia Belanda.
UU tahun berapa tentang pembentukan provinsi ?
Karena banyak kendala yang dihadapi dan dirasa kurang memuaskan karena hanya sedikit uang yang diserahkan ke daerah, UU desentralisasi 1903 kemudian diperbaharui dengan peraturan baru yang dikenal dengan nama Wet op de Bestuurhervorming tahun 1922. Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan provinsi, dewan provinsi (provinciaal raad), pengangkatan gubernur, dan pembentukan college van gedeputeerden (Dewan Pelaksana Pemerintahan Harian). Gubernur diangkat oleh gubernur jenderal dan gubernur juga berkedudukan sebagai ketua provinciale raad dan college van gedeputeerden. Di bawah UU baru di pulau Jawa dibentuk province (propinsi) dan regentschap (kabupaten) berikut dewannya. Sebaliknya dewan-dewan yang telah terbentuk di gewest (residentie) dilikuidasi. Kedudukan gemeente dipertahankan dengan perubahan sebutan menjadi stadsgemeente.
Pada tanggal 1 Januari 1926, Provincie West-Java atau yang disebut Pasoendan diresmikan dan mulai berfungsi. Provinsi itu melebur empat keresidenan lama yaitu Bantam, Batavia, Preanger dan Cheribon. Untuk selanjutnya, membawahi 9 nieuwe afdelingen atau yang juga disebut residentie nieuwe stijl dengan 18 otonome ontvoogde regentschappen. Tiga tahun kemudian pada tanggal 1 Januari 1929, Provinsi Oost Java diresmikan dan berfungsi. Setahun kemudian, tanggal 1 Januari 1930 datanglah giliran peresmian dan mulai difungsikannya Provinsi Midden-Java.
Pembentukan provinsi ini tidak terlepas dari ide dasar de Graff (Direktur Binnenlandsch Bestuur di Batavia) untuk membentuk tiga nieuwe gouvernementen (yang berhakikat sebagai grote Residenten) dan sejumlah nieuwe kleine residenten (yang berhahikat sebagai grote afdelingen).
Sejarah panjang masa berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda sebenarnya telah mulai muncul karena Politik Etis yang dilakukan mereka. Ya memang tidak bisa dipungkiri kalau Politik Etis memberikan keuntungan bagi pemerintah Hindia Belanda karena dengan dilakukannya Politik Etis mereka membentuk masyarakat pribumi sebagai pegawai pemerintah rendah yang memiliki loyalitas tinggi terhadap pemerintahan Hindia Belanda, namun dibalik itu semua justru dengan dilakukannya Politik Etis tersebut semakin lama malah bisa dibilang menjadi bumerang terhadap pemerintahan Hindia Belanda itu sendiri.
Dengan dilakukannya Politik Etis tersebut justru mengancam kedudukan pemerintahan Hindia Belanda karena Politik Etis dapat menghadirkan lahirnya golongan terpelajar. Golongan terpelajar inilah yang mempelopori lahirnya Pergerakan Nasional, gerakan-gerakan anti penjajahan banyak bermunculan pada masa ini. Dimulai dari masa pembentukan (1908-1920) berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan Indische Partij, masa radikal/nonkooperasi (1920-1930) berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) serta pada masa moderat/kooperasi (1930-1942) berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan.
Disini saya tidak menjelaskan panjang lebar dan secara rinci mengenai organisasi yang muncul pada Pergerakan Nasional tersebut. Perkembangan-perkembangan pokok pada masa Pergerakan Nasional ini adalah munculnya ide-ide baru mengenai organisasi serta dikenalnya definisi-definisi baru dan lebih canggih tentang identitas. Periode ini mengubah pandangan masyarakat mengenai arti dari suatu bangsa, mengenai dirinya sendiri dan masa depannya. Pada masa ini juga sangat kental dengan Nasionalisme, para golongan elite Indonesia mulai sadar bahwa tujuan utama upaya politik adalah pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Mereka yang muncul sebagai pemimpin pada masa itu sadar bahwa mereka ditakdirkan menjadi generasi pertama dalam sejarah Indonesia untuk memimpin seluruh kepulauan Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dan merdeka.
Semua itu merupakan pengaruh yang ditimbulkan akibat lahirnya golongan terpelajar yang memang lahir daripada Politik Etis. Hal ini tentu mengancam eksistensi pemerintahan Hindia Belanda. Pihak Hindia Belanda mulai menjalankan tingkat penindasan baru untuk menanggapi perkembangan tersebut. Dalam masalah politik, gerakan anti penjajahan melanjutkan langkah-langkah yang tidak menghasilkan apa-apa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun-tahun ini merupakan masa moderat/kooperasi (1930-1942), partai yang muncul pada masa ini juga telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Pemerintahan Hindia Belanda memasuki tahapan yang paling menindas dan paling konservatif dalan sejarahnya pada abad XX.
Tanda-tanda runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda semakin menguat ketika berkobar Perang Dunia II di Eropa yang ditandai dengan penyerbuan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939, kemudian Jerman yang pada saat itu dipimpin oleh Hitler menyerbu negeri Belanda pada tanggal 10 Mei 1940 yang menyebabkan pemerintah Belanda lari ke pengasingan ke London. Pada bulan September 1940, Pakta Tiga Pihak mengesahkan persekutuan Jepang-Jerman Italia. Prancis dikalahkan oleh Jerman pada bulan Juni 1940. Pada bulan September, pemerintah Prancis di Vichy yang bekerja sama dengan pihak Jerman memperbolehkan Jepang membangun pangkalan-pangkalan militer di Indo-Cina yang merupakan jajahan Prancis. Pada saat itu pemimpin-pemimpin Jepang mulai terang-terangan tentang “pembebasan” Indonesia. Di Den Haag sebelum jatuhnya negeri Belanda dan di Batavia sesudah itu, Jepang mendesak agar Belanda memperbolehkan memasuki Indonesia seperti mereka diperbolehkan di Indocina, tetapi perundingan-perundingan itu akhirnya mengalami kegagalan pada bulan Juni 1941 dan pada bulan Juli balatentara Jepang di Indocina diperkuat. Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang.
Kini peperangan di Asia sudah diambang pintu. Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur dan pada akhirnya pada tanggal 8 Desember 1941 (7 Desember di Hawaii), Jepang menyerang basis perang Amerika Serikat di Pearl Harbour, mereka juga menyerang Hongkong, Filipina dan Malaysia yang dilakukan oleh kekuatan kedua yaitu sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki yang mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan atau Filipina dan Malaysia tersebut yang kemudian penyerangan itu akan dilanjutkan ke Jawa.
Karena penyerangan itu pulalah negeri Belanda mengikuti jejak sekutu-sekutunya menyatakan perang terhadap Jepang. Pada tanggal 10 Januari 1942 penyerbuan Jepang ke Indonesia dimulai. Pada tanggal 15 Februari, pangkalan Inggris di Singapura juga menyerah. Pada akhir bulan Februari tepatnya tanggal 27 Februari 1942 balatentara Jepang berhasil menghancurkan armada gabungan Belanda, Inggris, Australia dan Amerika dalam pertempuran di laut Jawa. Tanggal 28 Februari 1942, Tentara ke 16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di tiga tempat di Jawa Banten, Eretan Wetan dan Kragan dan segera menggempur pertahanan tentara Belanda. Setelah merebut Pangkalan Udara Kalijati, Letnan Jenderal Imamura membuat markasnya di sana. Imamura memberikan ultimatum kepada Belanda, bahwa apabila tidak menyerah, maka tentara Jepang akan menghancurkan tentara Belanda.
Kemudian pada 8 Maret 1942, pihak Belanda di Jawa menyerah dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer ditawan oleh pihak Jepang. Dengan demikian, bukan saja de facto, melainkan juga de jure, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia.
Daftar Sumber :
- Nasution, Sorimuda. 1995. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta: Gramedia.
- Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta : Serambi.
- Vlekke, Bernard H.M. 2008. Nusantara : Sejarah Indonesia. Penerjemah Samsuddin Berlian. Jakarta : KPG.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka.
HIS merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi kalangan atas anak-anak pribumi asli. Alasan didirikannya HIS adalah keinginan yang kuat di kalangan orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat. Keinginan untuk memperoleh pendidikan ini merupakan hal yang sangat wajar jika melihat perubahan kondisi sosial politik Timur Jauh. Pada awalnya pendirian sekolah ini menimbulkan keberatan di kalangan pemerintah Belanda antara lain bahwa sekolah ini akan menimbulkan masalah pengangguran di kalangan kaum intelektual yang tidak terserap oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Ada yang merasa keberatan karena adanya biaya yang besar yang diperlukan untuk penyelenggaraan sekolah serupa ini sehingga mengurangi biaya untuk memberantas buta huruf. Ada pula yang merasa takut kalau kelompok nasionalis yang terdidik akan menyamai dan menyaingi orang Belanda. Ada pula yang ingin mempertahankan Sekolah Kelas Satu, namun Sekolah Kelas Satu tidak bisa lagi dipertahankan karena tidak membuka kesempatan meneruskan pelajaran. Hal ini menyebabkan munculnya pemikiran yang menghubungkan dengan MULO sehingga terjadi keterkaitan antara pendidikan bagi pribumi dengan pendidikan barat. Untuk itu kurikulumnya harus diperluas dengan sejumlah mata pelajaran seperti sejarah dan geografi dan memulai bahasa Belanda di kelas satu. Dengan demikian Sekolah Kelas Satu sesungguhya telah menjadi Hollands Inlandse School dan resmi berdiri pada tahun 1914.
1) Kurikulum
Dalam Statuta 1914 No. 764, kurikulum HIS meliputi semua mata pelajaran ELS bukan kelas satu dengan perbedaan yaitu diajarkan juga membaca dan menulis bahasa daerah dalam aksara Latin dan bahasa Melayu dalam tulisan Arab dan Latin. Kemudian pada kurikulum 1915 tidak meliputi sejarah, bernyanyi dan pendidikan jasmani. Sejarah dianggap sensitif dari segi politik dan untuk bernyanyi dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang kompeten. Membaca di kelas satu bertujuan untuk menguasai keterampilan membaca, pada umumnya diberikan tiga bahasa yaitu bahasa daerah, Melayu dan bahasa Belanda. Mata pelajaran terpenting ialah bahasa Belanda. Pelajaran ini meliputi 43,9% dari seluruh waktu pengajaran, selain itu mata pelajaran lain juga digunakan untuk menguasai bahasa ini. Jadi secara keseluruhan waktu sesungguhnya untuk mempelajari bahasa Belanda menjadi 66,4%. Kurikulum HIS tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak dam masyarakat Indonesia tetapi disesuaikan dengan Belanda. Buku-buku yang dipelajari merupakan buku yang ditulis oleh pengarang Belanda yang memandang Indonesia dari segi pandangannya sendiri. Oleh karena itu, dalam pendidikan HIS sangat kental dengan unsur-unsur ke-Belandaan.
2) Guru
HIS merupakan lembaga utama untuk memperoleh pendidikan barat, khususnya mempelajari bahasa Belanda karena bahasa Belanda sangat penting sebagai kunci untuk menempuh pendidikan lanjutan, sebagai sarana untuk masuk kebudayaan barat dan syarat untuk memperoleh pekerjaan. Dengan menguasai bahasa Belanda juga bisa membuat seseorang masuk ke dalam golongan elite intelektual. Untuk mengajarkan bahasa Belanda diperlukan guru-guru Belanda, akan tetapi karena sulitnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang senantiasa bertambah maka digunakan guru-guru Indonesia lulusan HKS (Hogere Kwekschool). Kepala sekolah yang ditunjuk adalah orang Belanda yang mempunyai Hoofdacte atau ijazah kepala sekolah, akan tetapi orang Indonesia juga bisa menjadi kepala sekolah apabila memiliki H.A. (Hoofdacte) dan untuk itu diadakan kursus H.A. Guru-guru yang mengajar di HIS merupakan guru yang belajar pada HKS (Hogere Kweekschool) yang pertama kali dibuka di Purweroje pada tahun 1914 yaitu tahun yang sama dimana diresmikannya HIS. Sekolah guru ini dimulai sebagai kursus seperti halnya dengan MULO dan Sekolah Normal yang mula-mula dibuka sebagai kursus MULO dan kursus Normal. Hanya lulusan yang terbaik dalam ujian KS (Kweekschool) yang diterima di HKS. Sebagian guru-guru berasal dari golongan sosial rendah, dari 645 siswa KS pada tahun 1916 hanya 39 orang yang berasal dari golongan priyai diatas wedana. Jadi HKS bukan sekolah untuk golongan elite sosial, akan tetapi bagi elite intelektual. Dari 645 itu hanya 27 siswa wanita, hal ini disebabkan karena hambatan adat istiadat. Jumlah yang sangat kecil memang, namun seiring berjalannya waktu jumlah itu terus bertambah.
3) Murid dan Sistem Perekrutannya
Sama halnya dengan Sekolah Kelas Satu, HIS dimaksudkan sebagai sekolah untuk golongan elite dan pada prinsipnya sekolah ini diperuntukkan bagi golongan sosial atas. Namun sangat sulit untuk menentukan siapa yang termasuk golongan ini karena dalam pelaksanaannya anak-anak golongan atas tidak mencukupi dan lebih menyukai ELS (Europese Lagere school) walaupun secara resmi diploma HIS sama dengan ELS tetapi dalam masyarakat ELS lebih dihargai. Karena kekurangan murid golongan atas tersebut, maka golongan rendah memperoleh kesempatan belajar dan banyak diantara mereka yang berbakat intelektual kemudian memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dari anak golongan aristokrasi. Seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa sangat sulit menentukan batas golongan tinggi dan rendah. Apabila dalam golongan tinggi dimasukkan orang-orang berpangkat wedana ke atas maka jumlah murid HIS kurang dari 20% termasuk golongan itu, akan tetapi bila pegawai pemerintah dan orang-orang berada juga dianggap golongan atas maka murid HIS 80% termasuk golongan itu sendiri dan HIS dapat dipandang sebagai sekolah elite.
Berdasarkan peraturan pemerintah, anak-anak yang dapat menempuh pendidikan di HIS ditentukan oleh empat kategori, yakni : keturunan, jabatan, kekayaan atau pendidikan. Dengan demikian, anak-anak wedana, demang, anak-anak yang orang tuanya berpendidikan Barat minimal MULO, atau anak-anak yang penghasilan orang tuanya minimal 100 gulden sebulan dapat menempuh pendidikan di sini. Akan tetapi, pada kenyataannya HIS ternyata juga membuka kesempatan bagi golongan swasta dan bagi golongan yang berpenghasilan rendah. Kecenderungan ini lebih kentara pada perbandingan latar belakang murid sekolah Schakel, yaitu sekolah yang merupakan perantara antara sistem Bumiputra dan sistem Belanda.
Sebagian besar murid HIS terdiri atas anak pria walaupun emansipasi wanita bertambah populer atas pengaruh R.A. Kartini pada akhir abad ke-19, gadis-gadis belum mempunyai kesempatan belajar yang sama dengan anak pria. Bagi kebanyakan pemikiran orang, tempat wanita masih di dapur, rumah atau sawah. HIS bagi kebanyakan orang Indonesia merupakan lembaga pendidikan yang mahal. Uang sekolah sama dengan ELS. Kategori pembayaran paling rendah aladah f 36,- per tahun bagi orang tua yang berpenghasilan f 3000,- per tahun atau kurang. Lebih dari 90% dari orang tua termasuk golongan ini. Menyisihkan f 3,- sebulan untuk uang sekolah bagi kebanyakan orang tua merupakan pengorbanan berat yang akan direlakan lebih dulu kepada anak pria ketimbang anak wanita. Pada tahun 1916 populasi jumlah murid HIS seluruhnya berjumlah 20.737, diantaranya 3.338 atau 16% adalah wanita, mereka kebanyakan dari golongan atas. Pegawai pemerintah yang telah menerima pendidikan barat progresif dalam sikapnya untuk menyekolahkan anak gadisnya. Tidak hanya anak Indonesia yang diterima dalam HIS, ada pula anak Cina dan Belanda. Pada umumnya sangat jarang anak Cina dan Belanda yang bersekolah di HIS. Pada tahun 1916 hanya 33 anak Belanda dan 211 anak Cina yang terdapat diantara 20.737 murid di HIS. Jumlah murid HIS bertambah dengan sangat cepat. Pada tahun pertamanya yaitu tahin 1914 terdapat 18.181 murid dan selanjutnya pada tahun 1921 jumlah muridnya sudah mencapai 38.211 atau dua kali lipat dala kurun waktu tujuh tahun.
4) Lulusan HIS
Suatu bukti atas keberhasilan sekolah ini adalah banyaknya lulusan HIS yang lulus dalam ujian pegawai rendah (Klein Ambtenaars examen). Selanjutnya lulusan HIS juga banyak yang diterima di STOVIA dan MULO, selain itu mereka juga bisa memasuki Sekolah Guru, Sekolah Normal, Sekolah Teknik, Sekolah Tukang, Sekolah Pertanian, Sekolah Menteri Ukur dan lain-lain, diantara mereka ada yang tanpa melalui ujian masuk.
Referensi
Kartodirdjo, Sartono. 1999. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta: Gramedia.
Nasution, Sorimuda. 1995. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
